3.1. Peraturan Perundang-undangan sebagai Dasar Kebijakan dan Tata Kelola Perlindungan Tanaman

Sebagaimana telah disinggung pada Materi 1.1, perlindungan tanaman yang dilaksanakan di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perlindungan tanaman adala  UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang menggantikan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Budi Daya Tanaman dan UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang menggantikan UU No. 16 Tahun 1992 tentang hal yang sama. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan dasar perumusan kebijakan dan tata kelola perlindungan tanaman karena Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental sehingga segala kebijakan pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

3.1.1. MATERI KULIAH

3.1.1.1. Membaca Materi Kuliah
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kebijakan dan tata kelola perlindungan tanaman di Indonesia terdiri atas bermacam-macam peraturan. Sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (perubahan pertama adalah UU No. 15 Tahun 2019), tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah: Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), dan Peraturan Daerah (Perda, meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa). Dalam tata urutan ini, peraturan perundang-undangan dengan urutan lebih di atas mempunyai kekuatan hukum lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan pada urutan di bawahnya. Dengan kata lain, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan pada urutan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal peraturan perundang-undangan pada urutan yang lebih tinggi. Dengan demikian maka ketentuan perlindungan tanaman yang diatur melalui Peraturan Pemerintah misalnya, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perlindungan tanaman yang diatur melalui Undang-undang. 

Perlindungan tanaman sebagai suatu bidang yang diatur melalui peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pertanian dalam arti luas sebagai sektor, sedangkan pertanian dalam arti luas sebagai sektor ini mencakup sub-sektor pertanian tanaman, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Dalam pemerintahan Indonesia, sub-sektor ini ditangani oleh kementerian yang berbeda-beda, yaitu sub-sektor pertanian tanaman dan peternakan oleh Kementerian Pertanian, sub-sektor kehutanan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan sub-sektor perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Memperhatikan definisi peraturan perundang-undangan sebagai kodifikasi ketentuan dalam bidang tertentu maka di Indonesia terdapat:

1. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, mencabut UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman)
   
2. UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (mencabut UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan )
   
3. UU No. 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian)
4. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, mencabut UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan)
5. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan  (dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 136 UU No. 18 Tahun 2012, diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, mencabut UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan)
6. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)
7. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)
8. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)
9. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)
10. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Undang-undang di atas menunjukkan bahwa ketentuan mengenai bidang pertanian dalam arti luas dan dalam sektor yang sama diatur melalui beberapa UU yang berbeda. Setiap Undang-undang dijabarkan lebih lanjut ke dalam satu atau lebih Peraturan Pemerintah (PP). Sebagai contoh, UU No. 12 Tanun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian dijabarkan lebih lanjut antara lain melalui PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan. Sebelum mempunyai PP, UU No. 22 Tahun 2019 telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Demikian juga dengan UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang dijabarkan lebih lanjut melalui PP No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, PP. No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, dan PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan. UU tersebut kini telah dicabut dan digantikan dengan UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, tetapi belum dijabarkan ke dalam PP. Berkaitan dengan belum adanya PP, UU No. 22 Tahun 2019 dan UU No. 21 Tahun 2019 menetapkan:

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (Pasal 129 UU No. 22 Tahun 2019, Pasal 94 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2019).
   
2. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung
   Undang-Undang ini diundangkan (Pasal 131 UU No. 22 Tahun 2019) atau Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan (Pasal 94 Ayat 2 UU No. 21 Tahun 2019).
   

Namun demikian, bagaimana jika dalam waktu dua atau tiga tahun belum dapat ditetapkan peraturan pelaksanaan dari UU yang baru? Bagaimana pula dengan peraturan perundang-undangan yang menjabarkan konvensi internasional sebagaimana misalnya Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor: (881/MENKES/SKB/VIII/1996)/(711/Kpts/TP.270/8/1996) tentang Batas Maksimum Residu Pestisida pada Hasil Pertanian yang pada dasarnya merupakan  penjabaran Codex Maximum Residue Limits for Pesticides and Extraneous Maximum Residue Limits yang diadopsi oleh the Codex Alimentarius Commission dari WHO/FAO? Permasalahan seperti ini menimbulkan kerumitan tersendiri dalam perumusan kebijakan, terutama kebijakan yang diperlukan untuk mengikuti kecepatan perubahan, terutama perubahan teknologi yang penerapannya juga memerlukan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan.

Setiap peraturan perundang-undangan mempunyai nama atau judul. Untuk UU dan PP, judul diawali nomor urut dan tahun diikuti dengan kata tentang dan anama atau jdul peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang harus dirujuk sebagaimana adanya, misalnya UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Setelah judul, terdapat bagian-bagian:

1. Pejabat yang menetapkan, untuk UU dan PP adalah Presiden;
   
2. Menimbang, memuat butir-butir yang menjadi alasan penetapan peraturan perundang-undangan;
   
3. Mengingat, memuat peraturan perundang-undangan dalam urutan peringkat yang sama atau peringkat peraturan perundang-undangan pada peringkat di atasnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan;
   
4. Pihak yang memutuskan, dalam hal UU dan PP adalah DPR bersama dengan Presiden;
   
5. Menetapkan, memuat nama peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
   
6. Isi ketetapan, yang diorganisasikan ke dalam Bab, Bagian, Pasal, dan Pasal dapat terdiri atas sejumlah ayat;
   
7. Tanggal dan tempat penetapan, di atas nama pejabat yang menetapkan;
   
8. Nama pejabat yang menetapkan, dalam hal UU dan PP adalah Presiden;
   
9. Nomor lembaran negara yang memuat isi ketetapan;
   
10. Penjelasan ketetapan pasal demi pasal;
    
11. Nomor Tambahan lembaran negara yang memuat penjelasan.
    

Pengorganisasian isi ketetapan ke dalam Bab dan Bagian bersifat opsional, biasanya dilakukan jika peraturan perundang-undangan cukup panjang. Jika peraturan perundang-undangan tidak panjang, pengorganisasian cukup dilakukan ke dalam Pasal dan Ayat. Pemahaman mengenai struktur peraturan perundang-undangan diperlukan agar dapat memahami peraturan perundang-undangan secara utuh.

Penyusunan kebijakan perlindungan tanaman dilakukan oleh pemerintah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Di Indonesia, pemerintahan pusat dijalankan berdasarkan pada Undang-undang Dasar 1945, sedangkan pemerintahan daerah dijakankan berdasarkan pada UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (dubah sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, mencabut UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintah menjalankan pemerintahan melalui organisasi perangkat pemerintahan (governmental organizations) yang di daerah disebut organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang terdiri atas organisasi pemerintahanannya masing-masing merupakan struktur yang bercabang-cabang. Pada pemerintahan pusat terdapat cabang eksekutif (Presiden), legislatif (DPR), dan yudikatif (Mahkamah Agung) dan cabang eksekutif bercabang menjadi kementerian dan lembaga pemerintah setara kementerian. Selanjutnya kementerian bercabang menjadi sejumlah direktorat jenderal, direktorat jenderal bercabang menjadi sejumlah direktorat, direktorat bercabang lagi menjadi sejumlah struktur lebih rendah. Demikian juga dengan pemerintah daerah, gubernur dan bupati/walikota membawahi sejumlah dinas, badan, dan kantor. Selanjutnya dinas bercabang menjadi sejumlah bidang dan bidang bercabang lagi menjadi sejumlah unit yang lebih kecil. Dalam hal ini pemerintah dapat dibayangkan sebagai sebuauah pohon besar yang bercabang dan terus bercabang. Di Indonesia, setiap cabang kementerian pada umumnya tidak bertemu dengan cabang kementerian lain sehingga struktur pemerintahan cenderung berpola pohon. Di banyak negara lain, cabang suatu kementerian dapat bergabung dengan cabang kementerian lain membentuk simpul bersama sehingga struktur pemerintahan menjadi berpola jejaring laba-laba. Misalnya, balai penelitian pertanian di bawah kementerian pertanian ditempatkan di universitas yang merupakan bagian dari kementerian pendidikan dan kebudayaan. Dengan demikian, kementerian pertanian tidak perlu menyediakan peneliti dan laboratorium melainkan memanfaatkan dosen dan laboratorium universitas, sedangkan kementerian pendidikan dan kebudayaan tidak perlu menyediakan anggaran karena sudah disediakan oleh kementerian pertanian.

Berpijak pada uraian di atas, pemerintahan berkaitan dengan struktur. Pada pihak lain, bagaimana pemerintahan berjalan berkaitan dengan tata kelola (governance). Di Indonesia dikenal istilah miskin struktur kaya fungsi. Dalam istilah ini, istilah struktur merujuk pada struktur pemerintahan, sedangkan istilah fungsi merujuk kepada fungsi yang menjadi tanggung jawab setiap perangkat pemerintahan untuk menjalankan tata kelola pemerintahan (public governance). Berbeda dengan pemerintahan yang berkaitan dengan struktur, tata kelola pemerintahan berkaitan dengan proses menjalankan pemerintahan. Proses menjalankan pemerintahan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan tiga cara: (1) melalui struktur pemerintahan dari atas ke bawah (top-down method) dengan hanya melibatkan struktur birokrasi (bureauceacy), (2) melalui kemitraan pemerintah dengan dunia usaha (public-private partnership), atau (3) melalui mekanisme pasar yang beroperasi melalui peraturan perundang-undangan. Pada umumnya tata kelola pemerintahan dijalankan dengan cara mengkombinasikan ketiga cara tersebut menjadi sebuah model tata kelola pemerintahan, misalnya model tata kelola kolaboratif (collaborative governance) dan model tata kelola adaftif (adaptive governance). Dalam model tata kelola kolaboratif, fokus diberikan kepada kolaborasi, sebagai proses tata kelola yang dilakukan bersama oleh perangkat pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik secara bersama-sama. Dalam model tata kelola adaptif, fokus diberikan kepada kemampuan mengantisipasi peubahan, sebagai proses tata kelola yang dilakukan secara feksibel agar setiap saat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Namun apapun cara dan model tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan, tata kelola perlu dilaksanakan secara baik (good governance). Menurut PBB, tata kelola pemerintahan yang baik didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Partisipasi (participation) - memberikan kesempatan kepada setiap warga untuk berperan serta sesuai dengan kemampuan masing-masing;
   
2. Berdasarkan hukum (rule of law) - pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan pada hukum yang adil;
   
3. Berorientasi pada konsensus (consensus oriented) - pemerintahan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan semua pihak;
   
4. Kesamaan dan keinklusifan (equity and inclusiveness) - kelembagaan dan layanan harus menjangkau menjangkau semua pemangku kepentingan;
5. Keefektifan dan keefisienan (effectiveness and efficiency) - pelayanan pemerintahan harus dilaksanakan agar dapat memanfaatkan sumberdaya yang tersedia terbatas dengan sebaik-baiknya;
   
6. Kebertanggungjawaban (accountability) - pelaksanaan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
   
7. Keterbukaan (transparency) - pemerintah menyediakan informasi secara terbuka dan mudah dimengerti oleh masyarakat umum; dan
   
8. Ketanggapan (responsiveness) - kelembagaan dan layanan harus menjangkau menjangkau semua pemangku kepentingan.
   

Tata kelola kebijakan perlindungan tanaman berkaitan dengan proses melaksanakan kebijakan perlindungan tanaman yang telah dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh perangkat pemerintahan yang ada, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

3.1.1.2. Membaca Pustaka Wajib

Silahkan mengklik setiap tautan yang diberikan pada materi kuliah ini dan mengunduh pustaka yang disediakan dari halaman Pustaka Wajib dan membaca judul bab atau sub-bab yang berkaitan dengan materi kuliah ini.

Lanjutkan membaca Materi 3.2. untuk menandatangani daftar hadir dan memasukkan laporan melaksanakan kuliah.

Hak cipta selurun tulisan pada blog ini dilindungi berdasarkan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Silahkan mengutip tulisan dengan merujuk sesuai dengan ketentuan perujukan akademik.