4.1. Pendekatan Perlindungan Tanaman: Dari Pengendalian Hama Terpadu dan Pengelolaan Hama Terpdu Menjadi Ketahanan Hayati

Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) atau Integrated Pest Management (IPM) merupakan konsep pengelolaan ekosistem pertanian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Di Indonesia istilah PHT diartikan sebagai Pengendalian Hama Terpadu, tetapi sebenarnya jika dilihat dari sejarah pengembangan konsep, IPM atau Pengelolaan Hama Terpadu merupakan peningkatan dari konsep Integrated Pest Control (IPC) atau Pengendalian Hama Terpadu. Konsep PHT muncul pada tahun 1960-an karena kekhawatiran masyarakat dunia akan dampak penggunaan pestisida bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Dunia menginginkan pendekatan dan teknologi pengendalian hama baru yang tidak membahayakan kesehatan dan yang aman bagi lingkungan hidup.

4.1.1. MATERI KULIAH

4.1.1.1. Membaca Materi Kuliah

Keberadaan populasi hama tanaman di pertanaman selalu dianggap merugikan sehingga manusia berusaha melakukan perlindungan tanaman. Pada awalnya perlindungan tanaman dilakukan secara sederhana, yaitu secara mekanik menggunakan alat sederhana seperti alat pemukul. Namun semakin luasnya areal pertanaman dan semakin banyaknya jenis OPT yang dihadapi menyebabkan perlindungan tanaman secara sederhana tersebut tidak efektif melindungan  Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, para pakar perlindungan tanaman terus berupaya mengembangkan berbagai cara pengendalian hama yang lebih efektif.

Sejak 1968 pemerintah Indonesia meluncurkan program bimbingan masal (BIMAS) sebagai upaya peningkatan produksi padi melalui penggunaan bibit unggul berdaya hasil tinggi, pengolahan tanah, pengairan, pemupukan, dan penggunaan pestisida yang ketika itu disebut “obat hama”. Berikut adalah sebuah kutipan mengenai upaya pemerintah tersebut:

Indonesia began the BIMAS rice intensification programme in 1968 and since then there have been great increases in their total yields and overall production -overall an increase of more than three times. Most of this was due to better irrigation, shorter duration varieties and credit support for purchasing chemical fertiliser. Along with intensification were subsidies for certain inputs such as fertilisers and pesticides. The general belief in the 1960s was that more agrochemical inputs - both fertiliser and pesticides - meant higher yields and production. The government had funds from oil and was able to spend large sums of money on these inputs. In the year between 1976 and 1980 the subsidies for pesticides were over US$ 50 million per year and between 1981 and 1988 they exceeded US$ 150 million per year.

BIMAS berhasil meningkatkan produksi sampai sebesar tiga kali. Lonjakan produksi ini berhasil dicapai melalui penggunaan varietas unggul berdaya hasil tinggi, pupuk kimia, dan pestisida. Ketika itu “revolusi hijau” (green revolution) sedang pada puncak masa kejayaannya dan kesadaran manusia akan perlunya kelestarian lingkungan belum berkembang seperti sekarang.

Penggunaan varietas unggul serta pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan menorong terjadinya ledakan wereng cokelat yang merupakan vektor penyakit tungro. Varietas unggul berdaya hasil tinggi rentan terhadap wereng cokelat dan tungro. Untuk mengatasi ledakan hama ini dikembangkan varietas unggul baru yang tahan terhadap wereng cokelat (dikenal sebagai varietas unggul tahan wereng, VUTW) dan disertai dengan penggunaan pestisida secara intensif. Namun setiap kali dihasilkan varietas baru, dalam waktu yang tidak terlalu lama muncul wereng cokelat wereng cokelat biotipe baru yang dapat mematahkan ketahanan VUTW. Pestisida pun harus digunakan semakin banyak, tetapi ledakan populasi wereng cokelat terus saja terjadi.

Sejak 1977 Peter Kenmore, seorang mahasiswa S3 University of California Berkeley yang mendapat beasiswa Rockefeller, mulai meneliti ekologi wereng cokelat di IRRI. Dia menemukan bahwa terdapat faktor pembunuh alami yang menyebabkan populasi hama wereng dan hama-hama lainnya rendah. Pada ekosistem sawah, dia menemukan (sebenarnya sudah ditemukan 15 tahun sebelumnya di Jepang), bahwa terdapat laba-laba, capung, berbagai jenis kumbang dan berbagai serangga parasitoid yang merusakkan telur, nimfa, dan imago wereng cokelat. Penggunaan pestisida, selain mendorong munculnya biotipe wereng baru, justru mematikan musuh alami tersebut sehingga menyebabkan terjadinya resurgensi hama sasaran (target pest resurgence) dan ledakan hama sekunder (secondary pest outbreak). Temuan ini kurang mendapatkan perhatian, bahkan di IRRI sendiri. IRRI terus sibuk berpacu menghasilkan VUTW baru setiap kali VUTW yang sudah ada dipatahkan ketahanannya oleh wereng cokelat biotipe baru. Ledakan wereng cokelat terjadi dengan interval teratur yang oleh pemulia tanaman disebut “boom and bust” karena VUTW tahan hanya sementara untuk kemudian ketahanannya lenyap begitu muncul wereng cokelat biotipe baru.

Penelitian mengenai ekologi wereng cokelat di Indonesia dilakukan of Ida Nyoman Oka dari Deptan (sekarang Kementan) dan Kasumbogo Untung dari UGM awal 1980-an. Ketika pada 1985 terjadi lagi ledakan wereng cokelat, seorang staf Depkeu (sekerang Kemenkeu) mengingatkan Menkeu ketika itu bahwa subsidi pestisida sudah terlalu besar dan oleh karena itu perlu dicari cara untuk mengurangi penggunaan pestisida. Menkeu melaporkan hal ini kepada Presiden Soeharto yang kemudian, dengan mendasarkan pada hasil-hasil penelitian mengenai ekologi wereng cokelat yang dilakukan di Indonesia (dengan dukungan Dr. K. Sogawa, seorang pakar evoluasi wereng cokelat ternama dari Jepang), mendorong dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 3/1987 yang mencabut ijin dan melarang peredaran 57 jenis pestisida. Inpres ini merupakan tonggak awal PHT di Indonesia karena pada 1989 dicanangkan Program Nasional PHT dengan dukungan Program Antar-Negara PHT Padi FAO (dipimpin oleh Peter Kenmore) Program Nasional tersebut ditangani langsung oleh BAPPENAS yang memungkinkan Indonesia menjadi negara berkembang yang dinilai dunia sebagai berhasil menerapkan PHT.

Dengan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, apakah sebenarnya PHT itu? Menurut Untung (2007), PHT yang dalam peraturan perundang-undangan disebutkan sebagai “pengendalian hama terpadu” sebenarnya adalah “pengelolaan hama terpadu”, dua konsep yang sebenarnya berbeda tetapi saling berkaitan. Dasar ilmiah “pengendalian hama terpadu” dikembangkan oleh para peneliti Universitas Kalifornia di Berkeley dan di Riverside selama kurang lebih 10 tahun sebelum kemudian diadopsi pada sebuah simposium yang disponsori FAO pada 1965. Pada simposium tersebut, “pengendalian hama terpadu” diartikan sebagai pemaduan cara pengendalian kimiawi dan hayati:

... applied pest control which combines and integrates biological and chemical control. Chemical control is used as necessary and in a manner which is least disruptive to biological control. Integrated control may make use of naturally occurring biological control as well as biological control effected by manipulated or induced biotic agents’. (Stern et al. 1959)

Sementara itu, istilah “pengelolaan hama terpadu” diusulkan pertama kali sebenarnya oleh pakar ekologi Australia P.W. Geier dan L.R. Clark pada 1961. Istilah “pengelolaan hama terpadu” tersebut mulai mendapat lebih banyak perhatian di AS sejak publikasi artikel pada Annual Review of Entomology article in 1966, laporan National Academy of Science (NAS) pada 1969, dan prosiding konferensi di North Carolina yang menghadirkan pakar dari Australia tersebut sebagaimana diuraikan antara lain dalam artikel jurnal The origins of Integrated Pest Management concepts for agricultural crops (1975), Integrated pest management: a global reality? (1999), dan The philosophy of Integrated Pest Management (IPM) and how it came about (2015). Istilah “pengendalian hama terpadu” sebagaimana yang sekarang digunakan, digunakan pertama kali pada 1998 oleh M. Kogan. Menurut Kogan (1998), “pengelolaan hama terpadu” merupakan:

... a decision support sistem for the selection and use of pest control tactics, singly or harmoniously coordinated into a management strategy, based on cost/benefit analyses that take into account the interests of and impacts on producers, society, and the environment (Kogan, 1998).

Terdapat banyak sekali definisi mengenai ‘pengelolaan hama terpadu’ dan dipublikasikan oleh Waheed I. Bajwa and Marcos Kogan (2002). Namun demikian, PHT sebenarnya adalah sistem pendukung pengambilan keputusan untuk pemilihan dan penggunaan taktik pengendalian hama. Dalam hal ini hama diartikan dalam pengertian yang luas, mencakup binatang hama, patogen, dan gulma pada hewan, ikan, dan tanaman, bahkan pada fasilitas umum dan lingkungan hidup. Dengan demikian jelas bahwa PHT bukan sekedar pemaduan satu atau lebih cara pengendalian sebagaimana yang didefinisikan dalam UU No. 12 Tahun 1992 tentang Perlindungan Tanaman. Keputusan tidak melakukan pengendalian juga merupakan bagian dari PHT bilamana keputusan diambil sesuai dengan prosedur pelaksanaan PHT.

PHT pada hakekatnya merupakan sebuah paradigma baru (new paradigm) perlindungan tanaman bahwa OPT merupakan bagian tidak terpisahkan dari ekosistem pertanian (agro-ekosistem). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agroekosistem (agroecosystem), keberadaan OPT tidak dapat benar-benar dihindarkan melainkan sampai batas-batas tertentu perlu ditoleransi untuk memungkinkan terjaganya proses ekologis jejaring makanan (food web) karena OPT merupakan sumber makanan bagi berbagai jenis organisme lain yang menggunakan OPT sebagai sumber makanannya yang, dalam konteks perlindungan tanaman, dikenal sebagai musuh alami (natural enemies). Penggunaan cara pengendalian untuk membasmi OPT berarti pada saat yang sama juga membasmi musuh alami sehingga proses ekologis menjadi terganggu dan OPT memperoleh kesempatan untuk berkembang biak dan populasinya meningkat. Oleh karena itu, PHT berbeda dengan perlindungan tanaman sebelumnya, tidak dimaksudkan untuk membasmi OPT, kecuali bila memang diperlukan, melainkan untuk menurunkan populasi sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang merugikan. Dengan demikian, PHT tidak dimaksudkan sekedar untuk memaksimalkan produksi pertanian, melainkan juga untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan. Dalam pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture), produktivitas, yaitu produksi per satuan luas, perlu dijaga keseimbangannya dengan stabilitas, yaitu fluktuasi produksi, kemerataan, yaitu distribusi produksi dalam masyarakat, dan kemandirian, yaitu kemampuan petani dan masyarakat pada umumnya untuk menggunakan sumberdaya milik sendiri secara efektif dan efisien.

Sebagaimana didefinisikan oleh Kogan (1998), PHT sesungguhnya merupakan sistem dukungan pengambilan keputusan (decision support system, DSS). Yang dimaksud dengan sistem dukungan pengambilan keputusan adalah berbagai cara yang dilakukan untuk menentukan apakah tindakan pengendalian sudah atau belum perlu dilakukan, apa saja yang perlu dipertimbangkan, dan bila perlu dilakukan, tindakan pengendalian apa yang sebaiknya dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan demikian, pengambilan keputusan sebenarnya merupakan bagian PHT yang paling penting. Bahkan, dapat dikatakan bahwa PHT sesungguhnya adalah perubahan pengambilan keputusan dari pengendalian dengan pestisida secara terjadwal menjadi pengendalian dengan berbagai cara pada waktu yang ditentukan dengan menggunakan pertimbangan tertentu sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada pengendalian OPT dengan pestisida secara terjadwal, pengambilan keputusan merupakan sesuatu yang tidak penting sebab pelaksanaan pengendalian telah dijadwalkan. Pengambilan keputusan dalam PHT dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berkaitan dan dengan melalui proses yang kompleks. Sebagaimana dengan PHT sendiri yang berkembang dari “pengendalian hama terpadu” menjadi “pengelolaan hama terpadu”, pengambilan keputusan juga mengalami perkembangan:

• Pengambilan keputusan berbasis ambang ekonomi (AE) (ETL-based decision making)
• Pengambilan keputusan berbasis analisis sistem agroecosystem (Agro-Ecological System Analysis, AESA) melalui Sekolah Lapang PHT (Farmer Field School for IPM) (AESA-based decision making)
• Pengambilan keputusan berbasis sistem pakar (expert system decision making, knowldge-based support system)

Pada awalnya, ketika PHT masih pada tahap “pengendalian hama terpadu”, pengambilan keputusan dilakukan dengan dasar ambang ekonomi (AE, economic threshold level, ETL). AE merupakan padat populasi OPT yang perlu dikendalikan untuk mencegah menjadi semakin meningkat mencapai padat populasi yang dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis (ambang luka ekonomis, ALE, economic injury level, EIL). AE ditetapkan oleh para pakar dengan menggunakan metode tertentu. Petani melakukan pemantauan agroekosistem dan mencocokkan apakah populasi OPT hasil pemantauan telah atau belum mencapai AE. Bila padat populasi hasil pemantauan telah mencapai AE maka tindakan perlindungan tanaman segera harus dilakukan. Sebaliknya bila padat populasi hasil pemantauan masih lebih rendah daripada AE maka tindakan perlindungan tanaman belum perlu dilakukan sampai diperoleh hasil dari pelaksanaan pemantauan agro-ekosistem berikutnya. Pengambilan keputusan berdasarkan AE banyak dikritik karena sebenarnya dilakukan bukan oleh petani sendiri melainkan dengan bantuan pakar untuk terlebih dahulu menetapkan AE. AE dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kemampuan merusak dari hama yang dikendalikan, biaya pengendalian, dan harga hasil tanaman sehingga dengan demikian AE bersifat dinamik (senantiasa berubah). Bila harus menunggu ditetapkan oleh para pakar maka akan selalu terlambat, tetapi bila harus ditetapkan oleh petani sendiri menjadi terlalu rumit. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan maka pengambilan keputusan dengan menggunakan instrumen AE semakin ditinggalkan dan digantikan dengan dasar pertimbangan yang lebih mudah dapat dilakukan oleh petani sendiri.

Pengambilan keputusan berbasis petani di Indonesia sebenarnya telah dimulai ketika PHT menjadi program nasional dan dilaksanakan melalui sekolah lapang PHT (SL-PHT). Akan tetapi, perubahan tersebut tidak berlangsung dengan serta merta melainkan berlangsung beriringan dengan pengambilan keputusan berdasarkan AE. Semakin lama, setelah semakin banyak petani mengenyam SL-PHT maka pengambilan keputusan berbasis petani semakin dikedepankan dan pengambilan keputusan berdasarkan AE semakin ditinggalkan. Pengambilan keputusan berbasis petani didasarkan atas pemikiran bahwa petani adalah ahli PHT. Pengambilan keputusan berbasis petani tetap mempertimbangkan populasi OPT hasil pemantauan agro-ekosistem, tetapi keputusan tidak diambil dengan mencocokkan padat populasi hasil pemantauan dengan AE, melainkan dengan mempertimbangkan banyak hal yang disepakati bersama oleh anggota kelompok yang mempunyai usahatani di suatu hamparan tertentu. Dengan demikian, pengambilan keputusan berbasis petani dilakukan oleh petani secara bersama-sama, tidak bisa hanya secara individual sebagaimana pada pengambilan keputusan berdasarkan AE. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa permasalahan OPT sesungguhnya adalah permasalahan perubahan keseimbangan ekologis sehingga untuk mengatasinya perlu dilakukan dalam satu wilayah hamparan secara bersama-sama dan dalam waktu bersamaan. Pemantauan agro-ekosistem tetap dilakukan tetapi hasilnya tidak bersifat final sebagaimana pada pengambilan keputusan berdasarkan AE, melainkan dimusyawarahkan untuk memperoleh keputusan bersama dengan mempertimbangkan bahnyak faktor lain, di antaranya pengalaman petani, hasil pemantauan musuh alami, biaya pelaksanaan, nilai hasil usahatani, dan sebagainya. Pengambilan keputusan melalui musyawarah tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai bantuan cara pengambilan keputusan, di antaranya pohon keputusan, yang semuanya telah dipelajari melalui SLPHT. Setelah diputuskan melalui musyawarah maka keputusan mengikat setiap orang yang mempunyai usahatani pada hamparan yang sama untuk melakukannya bersama-sama. Pengambilan keputusan berbasis petani mengharuskan petani mengikat diri dalam organisasi kelompok tani.

Pengambilan keputusan berbasis sistem pakar dilakukan bersama-sama oleh petani dan oleh pihak luar yang mengoperasikan sistem pakar yang digunakan. Pengambilan keputusan berbasis sistem pakar juga tidak hanya didasarkan semata-mata atas populasi OPT, melainkan berdasarkan berbagai faktor yang terlebih dahulu telah dipelajari secara mendalam dan diketahui mempengaruhi terjadinya ledakan OPT. Dengan demikian, pemantauan agro-ekosistem dalam pengambilan keputusan berbasis sistem pakar tidak hanya dilakukan terhadap OPT dan musuh alaminya, tetapi juga terhadap faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan OPT dan musuh alaminya. Faktor lingkungan yang lazim dipertimbangkan adalah kultivar tanaman, fase pertumbuhan tanaman, keadaan agroklimat, dan sebagainya. Pemantauan dapat dilakukan dengan melibatkan petani secara langsung maupun tidak langsung dan melaporkan hasilnya kepada sistem pakar untuk diproses secara terkomputerisasi. Hasil pemrosesan terkomputerisasi tersebut dikembalikan kepada petani untuk mengambil keputusan akhir pelaksanaannya. Di negara-negara maju, pelaporan hasil pemantauan kepada sistem pakar dan penyampaian hasil permosesan sistem pakar kepada petani dilakukan dengan dukungan internet, tetapi hal ini belum memungkinkan di negara-negara sedang berkembang. Terlepas dari kemajuan yang telah dicapai, masih belum dapat dipastikan apakah pengambilan keputusan berbasis sistem pakar akan diterima secara luas.

Pengambilan keputusan dilakukan terhadap berbagai hal, di antaranya cara pengendalian yang diterapkan, saat melakukan tindakan, cara pelaksanaan, dan sebagainya. Cara pengendalian dapat berupa cara mekanik, cara fisik, cara kimiawi, cara hayati, cara genetik, cara budidaya, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antara cara-cara tersebut ditentukan satu atau beberapa cara untuk diterapkan secara bersamaan. Dalam pemilihan cara-cara tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, cara kimiawi harus dipilih sebagai alternatif terakhir. Pemilihan sebagai alternatif terakhir tidak berarti bahwa setiap cara lain terlebih dahulu dicoba, melainkan dipertimbangkan masak-masak dan setelah melalui pertimbangan tersebut maka apabila tidak ada cara lain yang dipandang efektif barulah dapat digunakan cara kimiawi. Setelah cara pengendalian ditetapkan maka pelaksanaan pengendalian dilakukan sesuai dengan keputusan mengenai waktu pelaksanaan, apakah saat ini juga atau perlu menunggu beberapa waktu kemudian. Cara pelaksanaan bergantung pada dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan, apakah keputusan diambil berdasarkan AE, berdasarkan keputusan petani, atau berdasarkan sistem pakar. Pada pengambilan keputusan berdasarkan AE, pelaksanaan dapat dilakukan secara perseorangan atau secara berkelompok (bila penetapan AE dilakukan secara berkelompok), sedangkan pada pengambilan keputusan berdasarkan keputusan petani atau berdasarkan sistem pakar, pelaksanaan harus dilakukan secara berkelompok.

Dalam sejarah penerapannya, PHT berkembang setidak-tidaknya dalam tiga fase penting:

• PHT ambang ekonomi (PHT-AE, ETL-based IPM), yaitu fase PHT sebagai “pengendalian hama terpadu” yang pengambilan keputusannya dilakukan untuk menentukan apakah aplikasi pestisida perlu dilakukan atau belum dengan membandingkan padat populasi OPT hasil pemantauan dengan AE.
• PHT sekolah lapang (PHT-SL, field-school IPM), yaitu fase PHT yang diorganisasikan oleh pihak luar (pemerintah, LSM) dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berbasis keputusan oleh petani sendiri yang telah “diberdayakan” untuk melakukan pengambilan keputusan melalui sekolah lapang.
• PHT masyarakat (PHT komunitas, community IPM), yaitu fase PHT yang berkembang melalui penyadaran masyarakat untuk mampu mengorganisasikan diri dalam melaksanakan PHT. Penyadaran mula-mula dapat dilakukan oleh pihak luar tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan tanaman selanjutnya dilakukan oleh masyarakat sendiri. Howard et al. (2019) menyatakan "pest management is a community problem, which requires collective action in order to achieve best results across the landscape; and collective action requires people to work together to develop a shared vision and commitment, to the problem and to each other, in order for that action to be sustained over time, in response to the persistent nature of pest species." (p. 11 dan 27).

Pada dua fase perkembangan PHT yang terakhir (fase 2 dan fase 3), pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan berbasis pada pengambilan keputusan oleh petani maupun pengambilan keputusan berbasis sistem pakar. Perkembangan fase-fase PHT tersebut sekaligus merefleksikan berbagai kekurangan PHT yang senantiasa terus disempurnakan seiring dengan perkembangan. 

Paradigma baru perlindungan tanaman tersebut adalah ketahanan hayati (biosecurity). Pada dasarnya, perlindungan tanaman perlu dipahami pada tiga tataran, yaitu tataran konsep, tatanan struktur, dan tatanan prosedur. Pada tataran konsep, menurut Koblentz (2010), konsep ketahanan hayati berkembang melalui tahap sebagai berikut:

1. Pada awalnya ketahanan hayati dipandang sebagai pendekatan yang dirancang untuk mencegah atau mengurangi penyebaran hama, penyakit, dan gulma pada sektor pertanian, yang kemudian diperluas untuk mencakup ancaman yang ditimbulkan oleh organisme berbahaya terhadap perekonomian dan lingkungan hidup sebagai tercermin dalam definisi FAO (2007) mengenai ketahanan hayati sebagai "pendekatan strategis dan terpadu yang mencakup kerangka kebijakan dan perundang-undangan (termasuk sarana dan prasarana maupun kegiatan) untuk menilai, mengelola, dan mengkomunikasikan risiko yang relevan terhadap manusia, kehidupan dan kesehatan hewan dan tumbuhan, serta risiko yang berkaitan dengan lingkungan hidup".
2. Berikutnya ketahanan hayati dipandang pendekatan untuk mengadapi terorisme sebagai perlindungan agen mikrobial berbahaya yang dikenal sebagai agen terpilih (select agents) dari hilang, dicuri, atau disalahgunakan.
3. Pada perkembangan selanjutnya, ketahanan hayati dipandang dalam kaitan dengan karakteristik pisau bermata ganda dari penelitian biomolekuler yang dalam kaitan ini ketahanan hayati dimaknai sebagai pengawasan terhadap penelitian guna ganda (dual-use research), yaitu penelitian hayati dengan tujuan ilmiah yang jelas tetapi dapat disalahgunakan untuk menimbulkan ancaman hayati terhadap kesehatan masyarakat dan/atau ketahanan nasional.
4. Pada akhirnya, ketahanan hayati dipandang sebagai pendekatan komprehensif sebagai ketahanan terhadap penggunaan secara tidak terencana, tidak sesuai dengan ketentuan, atau secara salah yang disengaja (penyalahgunaan) agen hayati berpotensi bahaya atau teknologi, termasuk pengembangan, produksi, penimbunan, atau penggunaan senjata hayati dan ledakan hama dan penyakit baru.

Dalam kaitan dengan pertanian, konsep yang paling umum digunakan adalah konsep ketahanan hayati menurut FAO (2007). Dalam konsep ketahanan hayati menurut FAO (2007) tersebut, ketahanan hayati mencakup keamanan pangan, zoonosis, introduksi hama dan penyakit hewan dan tumbuhan, introduksi dan pelepasan organisme hidup termodifikasi (living modified organisms, LMOs) berikut produknya (misalnya organisme termodifikasi secara genetik atau genetically modified organisms, GMOs), serta introduksi dan pengelolaan spesies asing invasif (invasive alien species, IAS). Dengan demikian ketahanan hayati merupakan konsep yang secara langsung relevan dengan keberlanjutan pertanian, dan berbagai aspek kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati. Konsep ketahanan hayati menurut FAO (2007) menyiratkan:

1. Perlindungan dilakukan terhadap kehidupan dan kesehatan mahluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan
2. Perlindungan dilakukan dengan mengedepankan kerangka kebijakan dan perundang-undangan, bukan hanya kerangka teknis
3. Perlindungan diintegrasikan dengan menggunakan risiko sebagai konsep pemersatu antar berbagai sektor pembangunan

Pada tatanan struktur, ketahanan hayati berkaitan dengan pemaduannya ke dalam berbagai sektor pembangunan dan kelembagaan yang menangani berbagai sektor pembangunan. Untuk tujuan tersebut diperkenalkan konsep bahaya (hazard) dan risiko (risk) yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Bahaya, sebagai agen berbahaya yang didefinisikan berbeda-beda antar sektor pembangunan
2. Risiko, sebagai fungsi peluang timbulnya bahaya yang merugikan terhadap kesehatan dan kehidupan dalam rona ketahanan hayati tertentu dan keparahan pengaruh yang ditimbulkan

Bahaya didefinisikan oleh lembaga internasional yang mengatur sektor yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Keamanan pangan, sebagai agen hayati, kemiawi, atau fisik dalam, atau kondisi dari, pangan yang berpotensi menimbulkan menimbulkan pengaruh buruk terhadap kesehatan (The Codex Alimentarius Commission, CAC)
2. Zoonosis, sebagai agen hayati yang dapat menyebar secara alami antar satwa liar, ternak, dan manusia (World Organisation for Animal Health, OIE)
3. Animal health, sebagai agen patogenik yang dapat menimbulkan konsekuensi buruk terhadap importasi komoditas peternakan (World Organisation for Animal Health, OIE) 
4. Kesehatan tanaman, sebagai segala spesies, strain, atau biotipe tumbuhan, hewan, atau agen patogenik yang berbahaya terhadap tumbuhan atau produk tumbuhan. Dalam konteks ini IPPC tidak menggunakan istilah bahaya, melainkan menggunakan istilah hama dalam arti luas (International Plant Protection Convention, IPPC)
5. Kesehatan tanaman karatina, sebagai hama dalam arti luas yang mempunyai potensi bahaya tinggi terhadap perekonomian suatu kawasan, baik hama yang belum terdapat maupun yang sudah terdapat di kawasan yang bersangkutan tetapi masih belum tersebar luas dan secara resmi masihdinyatakan dalam keadaan terkendalikan  (International Plant Protection Convention, IPPC)
6. “Keamanan hayati” dalam kaitan dengan tumbuhan dan hewan, sebagai organisme hidup termodifikasi yang memiliki kombinasi genetik baru yang diperoleh melalui penggunaan teknologi modern yang sangat mungkin dapat berdampak buruk terhadap pelestarian dan penggunaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, termasuk bahaya lanjutan yang dapat timbul terhadap kesehatan manusia (Cartagena Protocol on Biosafety)
7. “Keamanan hayati” dalam kaitan dengan pangan, sebagai organisme rekombinan DNA yang mempengaruhi secara langsung atau tersisa dalam pangan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap kesehatan manusia (Cartagena Protocol on Biosafety) 
8. Spesies asing invasif, sebagai spesies invasif di luar distribusi alaminya di masa lalu maupun pada saat ini yang introduksi dan/atau penyebarannya berpotensi mengancam keanekaragaman hayati (Convention on Biological Diversity, CBD)

Risiko, dengan demikian, menyangkut dua aspek bahaya, yaitu: (1) peluang terjadinya dan (2) keparahan dampak yang ditimbulkannya. Dalam konteks perlindungan tanaman, pengertian bahaya disamakan dengan pengertian hama dalam arti luas atau OPT.

Pada tatanan prosedur, ketahanan hayati berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan, perlindungan kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta perlindungan lingkungan melalui langkah-langkah analisis risiko hama (pest risk analysis, PRA, di Indonesia disebut Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan, disingkat AROPT) yang mencakup:

1. Penilaian risiko (risk assessment), merupakan proses ilmiah yang dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya, mengkarakterisasi dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap kesehatan, mengevaluasi taraf paparan penduduk atau populasi hewan/tumbuhan terhadap bahaya tersebut, dan mengestimasi risiko. Hasil penilaian risiko adalah profil risiko yang merupakan deskripsi mengenai konteks dan potensi risiko yang berkaitan dengan isue ketahanan hayati tertentu yang diperlukan untuk mengambil suatu tindakan.
2. Pengelolaan risiko (risk management), yang merupakan langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak yang berkompeten dalam mempertimbangkan hasil penilaian risiko, menentukan kebijakan alternatif dengan mempertimbangkan pandangan para pemangku kepentingan terhadap perlindungan kesehatan yang dimungkinkan, dan menentukan tindakan pengendalian yang diperlukan.  
3. Komunikasi risiko (risk communication). merupakan pertukaran interaktif informasi dan opini mengenai risiko, isu-isu pengelolaan risiko, dan persepsi masyarakat terhadap risiko.

Penilaian risiko semula dilakukan dengan langkah-langkah yang berbeda antar kelembagaan/konvensi yang berkaitan dengan kehidupan dan kesehatan mahluk hidup. Melalui ketahanan hayati langkah-langkah penilaian risiko tersebut distandardisasi sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Demikian juga dengan pengelolaan risiko, yang semula dilakukan dengan langkah-langkah yang berbeda antar kelembagaan/konvensi yang berkaitan dengan kehidupan dan kesehatan mahluk hidup, melalui ketahanan hayati distandardisasi sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Komunikasi risiko sebelumnya tidak merupakan ketentuan sehingga merupakan sesuatu yang baru yang ditetapkan dalam ketahanan hayati. Langkah-langkah komunikasi dalam situasi darurat perlu disesuaikan dari langkah-langkah pada situasi normal. Langkah-langkah komunikasi risiko yang ditempuh pada situasi normal terdiri atas pembentukan tim komunikasi risiko, penentuan kebutuhan konunikasi risiko, identifikasi pemangku kepentingan yang relevan, penentuan pesan kunci, pendekatan dengan pemangku kepentingan yang relevan, penyiapan dan penggunaan sumber informasi yang dapat dipercaya, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan hasil komunikasi risiko. Pada keadaan darurat, langkah-langkah komunikasi risiko perlu disesuaikan pada saat keadaan darurat baru mulai, keadaan darurat diperpanjang, dan keadaan darurat diturunkan.

Penilaian, pengelolaan, dan komunikasi risiko dalam ketahanan hayati dilakukan melintasi batas-batas agroekosistem, bahkan batas-batas kabupaten, provinsi, dan negara. Dalam hal ini, ketahanan hayati menggunakan pendekatan pra-batas, batas, dan pasca-batas. Pada pendekatan pra-batas, penilaian, pengelolaan, dan komunikasi risiko dilakukan melalui kerjasama dengan pihak luar yang terkait. Pada pendekatan batas, penilaian, pengelolaan, dan komunikasi risiko dilakukan melalui karantina. Pada pendekatan pasca-batas, penilaian, pengelolaan, dan komunikasi risiko dilakukan di dalam wilayah negara, provinsi, kabupaten/kota, dan bahkan agro-ekosistem. Dalam konteks pasca-batas ini, PHT tetap merupakan sistem yang relevan.

Sebagaimana telah diuraikan, penggunaan risiko sebagai pemersatu sektor dalam ketahanan hayati dilakukan dengan mengedepankan kerangka kebijakan dan perundang-undangan, bukan hanya kerangka teknis. Kerangka kebijakan antara lain tampak dari adanya standardisasi langkah-langkah, sedangkan kerangka perundang-undangan tampak dari kelembagaan/konvensi yang digunakan sebagai payung. Dengan melalui kerangka kebijakan dan kerangka perundang-undangan tersebut, ketahanan hayati memperluas cakupan perlindungan menjadi perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan mahluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dengan kerangka demikian, ditinjau dari aspek perlindungan tanaman, ketahanan hayati merupakan paradigma baru dalam perkembangan paradigma perlindungan tanaman dengan perubahan sebagai berikut:

1. Paradigma beragam cara secara tidak terpadu
2. Paradigma pestisida sebagai pamungkas
3. Paradigma PHT yang berkembang dari PHT-AE, PHT-SL, sampai PHT masyarakat
4. Paradigma ketahanan hayati

4.1.1.2. Membaca Pustaka Daring

Silahkan mengklik setiap tautan yang diberikan pada materi kuliah ini dan mengunduh pustaka yang disediakan dari halaman Pustaka Daring dan tautan (link) yang disediakan pada setiap materi kuliah lalu membaca bagian dari pustaka yang berkaitan dengan materi kuliah ini. Mahasiswa wajib menyampaikan judul dan isi buku/bab buku/situs yang telah dibaca terkait dengan materi kuliah ini melalui Laporan Melaksanakan Kuliah dan Mengerjakan Tugas.

4.1.2. MENGERJAKAN TUGAS KULIAH

2.3.2.1. Mendiskusikan dengan Cara Menyampaikan dan/atau Menanggapi Komentar

Setelah membaca materi kuliah, silahkan buat minimal satu pertanyaan dan atau komentar mengenai materi kuliah. Buat pertanyaan secara langsung tanpa perlu didahului dengan selamat pagi, selamat siang, dsb., sebab belum tentu akan dibaca pada jam sesuai dengan ucapan selamat yang diberikan. Ketik pertanyaan atau komentar secara singkat tetapi jelas, misalnya "Mohon menjelaskan apakah memperoleh pengetahuan dengan menggunakan pendekatan ilmiah mempunyai kelebihan dan kelemahan". Pertanyaan dan/atau komentar diharapkan ditanggapi oleh mahasiswa lainnya dan setiap mahasiswa wajib menanggapi minimal satu pertanyaan dan/atau komentar yang disampaikan oleh mahasiswa lainnya. Pertanyaan dan/atau komentar maupun tanggapannya disampaikan paling lambat pada Kamis, 30 Maret 2023 pukul 24.00 WITA dengan cara menjawab pertanyaan pada laporan melaksanakan kuliah.

2.3.2.2. Mendiskusikan dengan Cara Membagikan Materi Kuliah

Setelah membaca materi kuliah, silahkan bagikan materi kuliah melalui media sosial yang dimiliki disertai dengan mencantumkan status tertentu, misalnya "Saya sekarang sudah tahu bahwa ternyata pengetahuan terdiri atas beberapa macam ... dst." Untuk membagikan lauar klik tombol Beranda dan kemudian klik tombol pembagian memalui media sosial dengan mengklik tombol media sosial yang tertera di sebelah kanan judul materi kuliah. Jika media sosial yang dimiliki tidak tersedia dalam ikon yang ditampilkan, klik ikon paling kanan untuk membuka ikon media sosial lainnya. Materi kuliah dibagikan paling lambat pada Kamis, 30 Maret 2023 pukul 24.00 WITA dengan cara menjawab pertanyaan pada laporan melaksanakan kuliah.

4.1.2.3. Mengerjakan Projek Kuliah

Dosen pengampu membagi seluruh mahasiswa dalam kelompok yang masing-masing terdiri atas makksimum 3 orang mahasiswa dan kemudian mengundi setiap kelompok untuk mencari lahan usahatani terdekat sebagai berikut:

1) Usahatani tanaman padi sawah

2) Usahatani tanaman jagung

3) Usahatani tanaman aneka sayur

4) Usahatani tanaman aneka buah

5) Usahatani aneka tanaman pekarangan

Pada setiap usahatani, kelompok melakukan pengamatan dan wawancara mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keadaan usahatani, menentukan koordinat geografik lokasi usahatani dengan menggunakan aplikasi GPS Data serta melakukan pengamatan untuk menentukan OPT golongan hewan, patogen, dan gulma apa yang dominan terdapat pada lahan usahatani
2. Penerapan PHT, menanyakan kepada petani apakah tergabung dalam kelompok, apakah pernah mendapat informasi dari penyuluh pertanian atau petugas pengamat OPT (PPOPT) mengenai PHT, apakah pernah mencari informasi mengenai PHT, dan apakah pernah melakukan pengamatan OPT secara kelompok.
3. Masalah ketahanan hayati, mengamati apakah lahan usahatani mempunyai pagar keliling dan pintu yang dapat ditutup serta menanyakan kepada petani apakah pembeli dan orang pada umumnya boleh masuk ke dalam lahan usahatani dan apakah melakukan pengendalian OPT setiap kali melakukan kegiatan budidaya tanaman lalu mendiskusikan dalam kelompok mengenai bahaya dan risiko ketahanan hayati yang dihadapi usahatani.

Catat hasil pengamatan dan wawancara untuk disampaikan sebagai bagian dari Laporan Melaksanakan Kuliah dan Mengerjakan Tugas materi kuliah ini.

4.1.3. ADMINISTRASI MELAKSANAKAN KULIAH

Untuk membuktikan telah melaksanakan perkuliahan daring materi kuliah ini, Anda wajib mengakses, menandatangani presensi, dan mengumpulkan tugas di situs SIADIKNONA. Sebagai cadangan, silahkan juga menandatangani daftar hadir dan memasukkan laporan melaksanakan kuliah dan mengerjakan tugas dengan mengklik tautan berikut ini: 

1. Menandatangani Daftar Hadir Melaksanakan Kuliah selambat-lambatnya pada Sabtu, 25 Maret 2023 pukul 24.00 WITA dan setelah menandatangani, silahkan periksa untuk memastikkan telah menandatangani daftar hadir; dan
2. Memasukkan Laporan Melaksanakan Kuliah dan Mengerjakan Tugas selambat-lambatnya pada Kamis, 30 Maret 2023 pukul 24.00 WITA dan setelah menandatangani, silahkan periksa untuk memastikan bahwa laporan sudah masuk.

Mahasiswa yang tidak mengisi dan memasukkan Daftar Hadir Melaksanakan Perkuliahan Daring dan Laporan Melaksanakan Kuliah dan Mengerjakan Tugas akan ditetapkan sebagai tidak melaksanakan kuliah.

**********

Hak cipta blog pada: I Wayan Mudita
Diterbitkan: 28 Maret 2019

Hak cipta selurun tulisan pada blog ini dilindungi berdasarkan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Silahkan mengutip tulisan dengan merujuk sesuai dengan ketentuan perujukan akademik.